BagusNews.Co – DPC GMNI Serang sambut serah terima jabatan Budi-Agis dengan melakukan aksi unjuk rasa bersama Cipayung plus Kota Serang.
Dengan terus bergantian, puluhan masa aksi melakukan orasi ilmiah sambil memagangi spanduk bertuliskan ‘Merawat Ilusi Tanpa Optimalisasi, Budi-Agis Halusinasi‘ yang dibentangkan di depan gedung DPRD Kota Serang.
Ketua DPC GMNI Serang Dadang Suzana mengatakan, ini sebagai pengingat bahwa masih banyaknya problematika yang terjadi di kota Serang sejak memisahkan diri dari kabupaten Serang.
“Banyaknya masalah di kota serang yang terus-menerus membanyang-banyang dalam benak masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kemiskinan, pengangguran, perlindungan terhadap perempuan dan anak, pengelolaan sistem parkir, pju yang belum merata dan banjir,” tutur Dadang, Sabtu, 1 Maret 2025.
Dari sektor pendidikan, lanjut Dadang, masih banyaknya angka putus sekolah yang diakibatkan pendidikan yang belum merata di Kota Serang.
“Pendidikan yang belum merata di kota serang sehingga banyaknya angka putus sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Dindikbud) Kota Serang mencatat, terdapat sebanyak 1.752 orang anak tidak sekolah hingga putus sekolah di Kota Serang sepanjang 2024. Jumlah ini bertambah dibanding tahun 2023,” ungkapnya.
Lanjut Dadang, dari angka putus sekolah yang terus bertambah setiap tahunnya, berimplikasi langsung dengan tingkat pengangguran di Kota Serang.
“Bahkan saat ini, pengangguran di kota serang berada di angka 7,45% atau 27.125 orang dan berada di urutan ke empat di provinsi Banten,” imbuhnya.
Selanjutnya Dadang menjelaskan, angka kemiskinan yang terus bertambah setiap tahunnya di Kota Serang.
“Pada tahun 2022, penduduk miskin di Kota Serang berada di angka 42.560 penduduk atau 5,94 persen. Kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan di tahun 2023, sebesar 44.990 penduduk atau 6,20 persen. Artinya, terdapat penambahan sebanyak 2.430 penduduk miskin dalam setahun,” tegasnya.
Selain itu, Kota Serang belum mampu menjadi kota yang aman bagi perempuan dan anak, terlihat hingga saat ini Kota Serang masih belum memiliki Satuan Tugas (Satgas) untuk menanangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Belum adanya satuan tugas (satgas) yang konsen menangani hal tersebut, sehingga pengaduan yang sangat minim dan informasi kepada masyarakat yang tidak terpublikasi ini menjadi salah satu bentuk bagaimana persoalan perempuan dan anak di kota serang belum bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
Terakhir, Dadang menyangkan pengelolaan parkir yang dinilainya kurang maksimal yang seharusnya bisa menjadi penopang dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang.
“DPC GMNI serang memandang perlu adanya perubahan sistem parkir dari manual menjadi digital, ini salah satu upaya untuk memberantas pungli-pungli di kota serang sehingga bisa meningkatkan PAD Kota serang,” tutup Dadang.
Usai menyampaikan orasinya, Dadang menyampaikan enam tuntutan kepada Pemkot Serang dibawah kepemimpinan Budi-Agis.
Pertama, Tingkatkan pendidikan di Kota Serang.
Kedua, rubah system parkir dari manual menjadi digital.
Ketiga, Bentuk satgas untuk perlindungan perempuan dan anak.
Empat, Tingkatkan lapangan pekerjaan.
Kelima, Masifkan jpu di kota Serang.
Keenam, Kelola tranportasi umum oleh pemerintah kota serang. (Red/Lathif)
