BagusNews.Co – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terkait pengangkatan 6.057 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menuai berbagai pandangan dari tenaga honorer dan PPPK paruh waktu sendiri.
Meskipun langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan status kerja, kenyataannya banyak yang merasa kecewa karena gaji yang diterima tidak mengalami kenaikan.
Banyak dari mereka yang telah resmi diangkat sebagai PPPK merasa bahwa meskipun status mereka sudah diakui secara formal, kondisi ekonomi belum menunjukkan perubahan signifikan.
Mereka berharap ada penyesuaian kesejahteraan yang seimbang dengan tanggung jawab kerja yang semakin meningkat.
Salah satu PPPK paruh waktu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang mengungkapkan perasaannya.
“Saya merasa bersyukur karena status kerja menjadi lebih jelas, namun di sisi lain juga merasa sedikit kecewa karena secara ekonomi belum ada perubahan. Harapan saya, ke depan ada penyesuaian kesejahteraan yang seimbang dengan tanggung jawab kerja,” ungkapnya kepada BagusNews.Co, Selasa, 30 Desember 2025.
Sementara itu, Rohman, salah satu PPPK paruh waktu lainnya, menyampaikan optimismenya meskipun belum ada kepastian akan diangkat menjadi ASN tetap.
“Saya berusaha meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kinerja agar tetap memiliki daya saing, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar,” ungkap Rohman.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan para tenaga honorer yang kini berstatus PPPK paruh waktu.
Mereka berharap kebijakan lanjutan dari pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai peluang menjadi ASN tetap dan peningkatan kesejahteraan.
Lebih lanjut, Rohman menyarankan agar Pemkab Serang menyusun roadmap pengangkatan secara bertahap dan transparan, serta memperhatikan hak dan kewajiban yang setara dengan beban kerja mereka.
“Secara umum, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup tenaga honorer, tetapi kenyataannya, banyak yang masih menunggu langkah nyata dari kebijakan tersebut,” tuturnya.
Ke depan, kata Rohman, komunikasi yang jelas dan penyesuaian gaji yang proporsional menjadi kunci agar kebijakan ini bisa berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi tenaga honorer di Kabupaten Serang. (Red/Dwi)
