BagusNews.Co – Ribuan tenaga honorer di Pemerintahan Provinsi Banten melakukan aksi demonstrasi di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (15/8/2022).
Dimana para tenaga honorer itu meminta kepastian nasib mereka ketika status honorer dihapus pada tahun 2023.
Apdiah, seorang honorer di Setda Provinsi Banten menuntut Pemerintah Provinsi Banten agar dapat mengangkat para honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau CPNS tanpa tes.
Dirinya menilai banyak pegawai dari kalangan perempuan yang sudah lama mengabdi dan menjadi tulang punggung keluarganya.
“Ini suara jeritan ibu-ibu pak, ibu-ibu disini banyak yang jadi tulang punggung keluarga. Apalagi janda punya anak, anaknya sudah kuliah sudah SMA,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Provinsi Banten Taufik Hidayat menyampaikan sejak bergulirnya isu penghapusan honorer, pihaknya telah beberapa kali melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi ke sejumlah pemangku kebijakan.
Bahkan, kata Taufik, pihaknya juga telah menyampaikan aspirasi kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar. Akan tetapi, sudah tiga bulan lebih tak kunjung ada kepastian.
“Peraturan ini lambat laun akan jadi kenyataan jika tidak ada peran aktif ataupun tegas dari Pemprov Banten untuk melindungi honorer,” ujar Taufik.
Para honorer juga menuntut Pemprov Banten untuk dapat segera merumuskan formulasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga non PNS di Pemprov Banten.
Untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Pemprov Banten itu sendiri pada 2022,hanya terdapat kuota 1.800 pegawai. Sedangkan, jumlah honorer di Banten mencapai 17 ribu orang.
Belum lagi, lanjut Taufik, para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahu untuk Pemprov Banten belum mendapatkan upah yang layak. Oleh karenanya, kesejahteraan honorer pun harus jadi pembahasan serius oleh Pemprov Banten.
“Gaji 1,8 juta untuk menghidupi anak istri mana cukup apalagi listrik tansport biaya sekolah,” tandasnya.
