BagusNews.Co – Puluhan mahasiswa dari BEM Nusantara Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang.
Dalam aksinya, mereka menolak kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas 50 persen dari APBN dan APBD, yang dianggap akan berdampak serius pada kualitas pendidikan di provinsi tersebut.
Dalam pandangan mahasiswa, kebijakan ini akan mengancam akses pendidikan yang seharusnya terjangkau bagi semua kalangan.
“Kami menolak pemangkasan anggaran ini. Jika dipaksakan, ini akan berdampak pada jumlah beasiswa KIP dan kenaikan biaya UKT, yang akan semakin menyulitkan mahasiswa, terutama di kampus swasta,” ujar Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, Muhammad Obi Yusuf, Kamis, 20 Februari 2025.
Aksi unjuk rasa ini menjadi wadah bagi mereka untuk menyuarakan berbagai tuntutan terkait pendidikan yang saat ini terkomersialisasi, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.
“Kita ingin menghentikan komersialisasi pendidikan di tingkat SMP, SMA, bahkan hingga Perguruan Tinggi,” kata Obi.
Menurutnya, komersialisasi pendidikan telah merugikan banyak siswa dan mahasiswa, yang seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi.
Mahasiswa juga menyoroti masalah infrastruktur pendidikan di Provinsi Banten. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar pendidikan di Banten dapat berjalan optimal.
“Kita ingin pemerintah provinsi Banten memaksimalkan akses terhadap pendidikan baik itu aspek infrastruktural maupun lainnya, karena bagaimanapun fasilitas yang ada di provinsi Banten ini masih jauh dari kata baik,” ungkap Obi.
Selain isu infrastruktur, perhatian utama mahasiswa juga tertuju pada nasib guru honorer. Obi menegaskan bahwa peran guru sangat penting dalam mencerdaskan generasi muda.
“Kita menuntut agar pemerintah menyejahterakan guru honorer baik dalam gaji maupun sebagainya,” imbuhnya.
Ia menunjukkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan guru yang sering kali terabaikan, padahal mereka memiliki beban kerja yang cukup berat.
Mahasiswa juga mengingatkan pemerintah tentang janji kampanye gubernur terpilih mengenai sekolah gratis.
Namun, Obi menilai bahwa realitas saat ini menunjukkan pemangkasan anggaran pendidikan justru dipangkas hingga 50 persen dari APBN sebelumnya, yang berdampak pada APBD Provinsi Banten.
“Kita lihat Banten ini banyaknya perguruan tinggi swasta. Ketika efisiensi diberlakukan, maka akan ada beberapa dampak yang terjadi tentang jumlah beasiswa KIP atau jumlah UKT,” jelasnya.
Kekhawatiran Obi semakin mendalam ketika mempertimbangkan masa depan generasi muda. Dia berpendapat bahwa tindakan tegas dari pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Banten dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial.
“Ini menjadi dampak utama bagi generasi muda, terutama bagi pelajar yang ingin meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi akan dipersulit dengan bayaran kuliahnya,” ungkapnya.
Dengan tuntutan yang jelas dan konkret, mahasiswa BEM Nusantara Provinsi Banten berharap agar suara mereka didengar oleh pemangku kebijakan. Mereka ingin memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkendala oleh biaya yang tinggi. (Red/Dwi)
