Home / Daerah

Jumat, 12 September 2025 - 13:25 WIB

Temui Mensesneg di Istana, Ketua BEM Untirta Soroti Pagar Laut dan Tuntutan 17+8

BagusNews.Co – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ferdansyah Putra, menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Istana Negara.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Ferdansyah untuk menegaskan sikap mahasiswa atas berbagai persoalan bangsa, dengan sorotan utama pada polemik pagar laut dan tuntutan 17+8 isu terkini yang sudah lama diperjuangkan gerakan mahasiswa.

Dalam forum itu, Ferdansyah menilai pembangunan pagar laut lebih banyak menimbulkan keresahan ketimbang solusi. Bagi masyarakat pesisir, proyek tersebut justru mengancam ruang hidup nelayan dan ekosistem laut.

Ia menegaskan, pemerintah harus berhenti melihat pembangunan hanya dari sisi investasi, tanpa mengukur dampaknya terhadap rakyat kecil.

Baca Juga :  Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Akhir Tahun, Pj Walikota Serang Akan Tinjau Pasar Rau

“Isu pagar laut hanyalah salah satu contoh nyata. Di balik itu ada 17+8 isu besar yang menjadi beban rakyat hari ini, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga problem pengangguran dan konflik agraria. Pemerintah tidak bisa menutup mata,” ujar Ferdansyah dalam rilis yang diterima BagusNews pada Jumat, 12 September 2025.

Ferdansyah menjelaskan bahwa 17+8 isu tersebut merupakan rangkuman problem strategis dan isu aktual yang terus dikeluhkan masyarakat.

Mahasiswa, lanjut Ferdiansyah, tidak hanya membawa daftar tuntutan, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah segera menjawab kegelisahan publik dengan kebijakan nyata.

Baca Juga :  Sambut 10 Muharram, Ponpes Alfatihah Pandeglang Gelar Yatim Fun Day

“Kalau negara hanya sibuk dengan agenda mercusuar, sementara rakyat terus bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang naik, PHK massal, atau konflik tanah, maka mahasiswa akan terus hadir untuk menggugat dan mengawal,” tegasnya.

Pertemuan di Istana ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan diam menghadapi kebijakan yang dianggap abai pada rakyat.

Bagi Ferdansyah, tuntutan 17+8 bukan sekadar daftar, melainkan suara nurani publik yang harus menjadi prioritas pemerintah. (Red/Dede)

Share :

Baca Juga

Daerah

Safari Ramadan Demokrat Kabupaten Tangerang, Cak Nawa: Bacaleg Demokrat Harus Berpolitik Santun

Daerah

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Bupati Serang Resmikan Gedung UPT Puskesmas Kibin

Daerah

Pemkot Serang Segera Naikan Honor RT RW Di Kota Serang

Daerah

Razia Perpanjangan Pajak Kendaraan di Pandeglang Jelang Akhir Pemutihan Pajak

Daerah

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Andra Soni–Dimyati, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi

Daerah

Dinsos Banten Optimalkan Pelayanan Bagi Warga Lansia Terlantar

Daerah

Masuki Masa Tenang, KPU Banten Beberkan Peserta Pemilu Dilarang Melakukan Hal Ini

Daerah

Pj Walikota Serang Yedi Rahmat Pantau Perayaan Pergantian Tahun Baru 2023