Home / Daerah

Jumat, 12 September 2025 - 13:25 WIB

Temui Mensesneg di Istana, Ketua BEM Untirta Soroti Pagar Laut dan Tuntutan 17+8

BagusNews.Co – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ferdansyah Putra, menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Istana Negara.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Ferdansyah untuk menegaskan sikap mahasiswa atas berbagai persoalan bangsa, dengan sorotan utama pada polemik pagar laut dan tuntutan 17+8 isu terkini yang sudah lama diperjuangkan gerakan mahasiswa.

Dalam forum itu, Ferdansyah menilai pembangunan pagar laut lebih banyak menimbulkan keresahan ketimbang solusi. Bagi masyarakat pesisir, proyek tersebut justru mengancam ruang hidup nelayan dan ekosistem laut.

Ia menegaskan, pemerintah harus berhenti melihat pembangunan hanya dari sisi investasi, tanpa mengukur dampaknya terhadap rakyat kecil.

Baca Juga :  KPU Kabupaten Serang Terima 1.252.221 Surat Suara DPD RI di Gudang Logistik

“Isu pagar laut hanyalah salah satu contoh nyata. Di balik itu ada 17+8 isu besar yang menjadi beban rakyat hari ini, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga problem pengangguran dan konflik agraria. Pemerintah tidak bisa menutup mata,” ujar Ferdansyah dalam rilis yang diterima BagusNews pada Jumat, 12 September 2025.

Ferdansyah menjelaskan bahwa 17+8 isu tersebut merupakan rangkuman problem strategis dan isu aktual yang terus dikeluhkan masyarakat.

Mahasiswa, lanjut Ferdiansyah, tidak hanya membawa daftar tuntutan, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah segera menjawab kegelisahan publik dengan kebijakan nyata.

Baca Juga :  Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Andra Soni–Dimyati, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi

“Kalau negara hanya sibuk dengan agenda mercusuar, sementara rakyat terus bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang naik, PHK massal, atau konflik tanah, maka mahasiswa akan terus hadir untuk menggugat dan mengawal,” tegasnya.

Pertemuan di Istana ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan diam menghadapi kebijakan yang dianggap abai pada rakyat.

Bagi Ferdansyah, tuntutan 17+8 bukan sekadar daftar, melainkan suara nurani publik yang harus menjadi prioritas pemerintah. (Red/Dede)

Share :

Baca Juga

Daerah

Gelar Rakernas FORSAKADA Sebagai Wadah Bertukar Pengetahuan Serta Pengalaman

Daerah

Targetkan Bebas Campak Rubela di 2023, Provinsi Banten Launching Program Bulan Imunisasi Anak Nasional

Daerah

MK Batalkan Hasil Pilkada Kabupaten Serang, Pemungutan Suara Ulang Segera Dilaksanakan

Daerah

Kanwil Kemenag Banten Menggelar Doa Kerukunan

Daerah

Pemkab Serang Sabet Peringkat Kedua Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Daerah

Tiga Bulan Memimpin Banten, Fraksi PDIP Ingatkan Penjabat Gubernur Al Muktabar

Daerah

Caleg Terpilih DPRD Banten dari Partai Gerindra Meninggal Dunia

Daerah

Dimyati Natakusumah: Gebrag Ngadu Bedug Momentum Lestarikan Budaya Keislaman